NILAI HAKIKI DARI SEBUAH DEMOKRASI

Akhir-akhir ini demokrasi begitu menjadi wacana di kalangan internasional setelah beberapa negara yang sebelumnya melakukan gerakan reformasi atau apapun itu namanya untuk menggantikan sebuah rezim dari pemerintahan sebelumnya seperti yang di lakukan di indonesia pada tahun 1998. dan belakangan ini gerakan semacam ini muncul lagi di
beberapa negara di timur tengan seperti Tunisia, Mesir, Libya, dan yang sedang terjadi pula di negara lain. Adapun yang melatar belakangi dari pada gerakan-gerakan sporadis semacam ini yaitu untuk melepaskan belenggu dari rezim penguasa sebelumnya yang di anggap oleh sebagian besar dari rakyat/masyarakatnya telah melakukan pembungkaman terhadap Hak-hak mereka, diantaranya Hak untuk berbicara/berekspresi, hak untuk berkumpul/berserikat dan Lain-lain. 

Dari sebuah gerakan yang dilakukan tersebut diharapkan akan mampu membawa perdubahan pada hidup mereka, dimana pemerintah bisa lebih demokratis, tentu dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis(demokrasi) pula. Demokrasi banyak dipilih untuk menjadi sistem pemerintahan oleh negara di dunia yaitu karena demokrasi di pandang sebagai salah satu sistem pemerintahan yang paling baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berbicara mengenai demokrasi berarti kita berbicara mengenai tujuan dari sebuah penerapan sistem demokrasi tersebut, maka kita telah berbicara pada alat. karena haiki dari pada demokrasi itu sendiri adalah sebagai alat untuk dapat mewujudkan tujuan bangsa yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat atau yang bahasa kerennya di sebut wellfaresatate. 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pemerintahan lain selain demokrasi jika memang pemerintahan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, mampu mengayomi masyarakat, memberikan kebebasan pada masarakat atau dalam artian telah menerapka dari pada nilai-nilai demokrasi maka sistem sperti itu juga bisa di terapkan. sebagai contoh kasus atau isu yang sempat hangat di negara kita ini yaitu tentang sistem pemerintahan di provinsi yogyakarta apakah harus di tetapakan/mengikuti tradisi yang sudah berjalan dari sebelum kemerdeka atau di pilih melalui pemilukada. dan disini pemerintah pusat seolah-olah kurang memahami hakiki dari pada demokrasi itu sendiri dengan memaksakan kehedak untuk supaya pemerintahan di yogyakarta itu di pilih melalui pemilukada dengan alasan demokrasi. padahal menurut masyarakat setempat selama inipemerintahan di sana sudah cukup demokratis dan kesejahteraan masayarakat pun sudah cukup baik.

Jadi masih ada penafsiran yang berbeda tentang hakiki demorkrasi itu sendiri, dan memang dalam demokrasi perbedaan itu indah namun jika perbedaa itu di pkasan untuk sebuah penyeragaman maka sesungguhnya itulah yang tidak atau bukan demokrasi...!
Sekian semoga bermanfaat..


Ardhie Gen's,,,