Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat.

Oleh: I komang Supardi

Korupsi merupakan permasalahan yang besar bagi bangsa yang besar seperti Indonesia ini. Dimana tindakan korupsi tersebut tentu telah banyak merugikan bagi bangsa Indonesia. Perilaku seseorang yang korupsi itu bagaikan pencuri yang mencuri hak orang lain atau bisa disebut sebagai mencuri di era modern. Faktanya di Negara Indonesia korupsi banyak terjadi dan diketahui berasal dari pemerintah itu sendiri, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan juga para penegak hukum yang tadinya bertugas menindak tindakan kejahatan seperti korupsi ini, akan tetapi tidak sedikit pula para penegak hukum yang terlibat tindakan korupsi.

                Oleh karena itu begitu banyaknya orang atau oknum yang melakukan tindakan korupsi sehingga itulah yang menjadi kendala betapa susahnya Negara ini memberantas korupsi di negeri Indonesia. Kenapa demikian ?

pemerintah untuk siapa ? jika sudah begini salahkah mereka ?

Warga Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dan Malaysia mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia, Senin (1/8). Mereka kesal karena pemerintah tak memperhatikan kondisi infrastruktur di perbatasan.

Keluhan ketimpangan pembangunan itu diutarakan warga Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalbar. Desa yang merupakan permukiman terakhir dekat tapal batas darat dengan negeri jiran. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang sudah didera bertahun-tahun, tapi tak juga diperhatikan pemerintah. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

akibat kurangnya perhatian pemerintah serta kesenjangan pembagunan pusat dan daerah.

Sejak pagi hari, ribuan orang Papua asli terus mengalir mendatangi Lapangan Timika Indah. Hari itu, Selasa, 2 Agustus 2011. 

Di belahan bumi lain, tepatnya di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, Inggris, pada hari yang sama tengah digelar konferensi internasional yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Konferensi itu diprakarsai International Lawyers for West Papua (ILWP). ILWP diluncurkan di House of Commons, London, tepatnya pada15 Oktober 2008.

Konferensi ILWP bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi warga asli Papua. Pada tahun ketiga ini, konferensi mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat dengan judul "West Papua? The Road to Freedom".